Policy Brief Agama Islam dan Ilmu Sosial

Penguatan Peran Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk Mewujudkan Perguruan Tinggi Responsif Gender di Lingkungan Kementerian Agama

2025-10-15T04:51:44+00:00

Policy Brief ini menyoroti situasi kritis dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia, di mana prinsip keadilan dan anti diskriminasi, khususnya adil gender, belum terlaksana sepenuhnya. Meskipun terdapat regulasi dari Kementerian Agama, sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di PTKIN masih lemah, ditandai dengan belum meratanya keberadaan Peraturan Rektor tentang pedoman PPKS dan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) PPKS yang belum optimal. Data menunjukkan resistensi dalam pembentukan SATGAS dan kelemahan regulasi legalitas SATGAS. Lebih lanjut, rendahnya pengetahuan sivitas akademika tentang kekerasan seksual, yang berujung pada normalisasi dan viktimisasi korban, serta lemahnya sarana prasarana yang responsif gender, memperburuk kondisi dan menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan kapasitas SATGAS PPKS melalui kolaborasi lintas sektor, optimalisasi peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam SOP PPKS, dan peningkatan tata kelola serta penyediaan sarana prasarana yang responsif gender demi mewujudkan PTKIN yang nir kekerasan seksual dan menjunjung nilai keadilan gender

Digitalisasi Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Keagamaan

2025-10-16T03:11:52+00:00

Policy brief ini mengusulkan pengembangan sistem pelaporan digital berbasis web dalam layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Sistem ini bertujuan untuk mempermudah akses pelaporan, menjamin kerahasiaan, dan mendukung pendekatan yang berpusat pada korban. Meskipun kebijakan nasional telah tersedia, pelaksanaan di tingkat institusi masih menghadapi hambatan, seperti mekanisme pelaporan yang masih manual dan adanya stigma sosial. Korban yang melapor sering kali mendapatkan tekanan psikis dan anggapan negatif, seperti dianggap mempermalukan institusi, mencari perhatian, atau bahkan disalahkan atas kejadian kekerasan seksual yang menimpa korban. Digitalisasi diharapkan mampu memperkuat tata kelola layanan PPS serta mewujudkan kampus yang responsif gender dan inklusif.

Peran Inovasi Hijau dalam Pengembangan Ekonomi Sirkular melalui Pengelolaan Limbah Makanan dari UMKM di Kawasan Kampung Iklim di Indonesia

2025-10-17T03:33:11+00:00

Policy brief ini membahas isu kritis mengenai tingginya timbulan limbah makanan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makanan di Kabupaten Sukoharjo, wilayah dengan Program Kampung Iklim (ProKlim) terbanyak di Jawa Tengah. UMKM di kawasan ProKlim menghasilkan rata-rata hingga 6,9 kg limbah organik per hari, yang jika tidak dikelola, berpotensi melepaskan emisi yang signifikan, bertentangan dengan tujuan mitigasi iklim ProKlim dan komitmen iklim nasional Indonesia. Pengelolaan limbah oleh UMKM saat ini masih belum memadai dan belum terintegrasi secara masif dengan program ProKlim yang ada, seperti Bank Sampah. Untuk mengatasi masalah ini, policy brief merekomendasikan implementasi ekonomi sirkular melalui replikasi praktik baik dari Desa Penglipuran (pemilahan sampah dan pengomposan berbasis masyarakat), penguatan kapasitas teknis dan edukasi nilai ekonomi limbah, serta pemberian insentif ekonomi hijau bagi UMKM. Strategi ini, didukung oleh penguatan regulasi dan kolaborasi multipihak, bertujuan untuk menargetkan penurunan timbulan limbah makanan minimal 30% dan emisi karbon 20% dalam tiga tahun, menjadikan Sukoharjo percontohan kabupaten yang berdaya saing dalam ekonomi sirkular sekaligus berkontribusi pada pencapaian target iklim nasional.

Pembelajaran dari Dinamika Otoritas Keislaman di Mesir untuk Indonesia

2025-10-27T03:45:48+00:00

Penelitian tentang otoritas keislaman di Mesir, khususnya peran Al-Azhar Al-Syarif dan Dar Al-Ifta’ Al- Mishriyyah, memberikan wawasan penting tentang bagaimana institusi keagamaan berevolusi dalam konteks sosial-politik yang dinamis, termasuk tantangan dari modernisasi, kolonialisme, dan transformasi digital. Mesir sebagai negara dengan warisan Islam yang kaya dan institusi keagamaan yang berpengaruh, menghadapi kompleksitas pengelolaan otoritas keagamaan antara tradisi, negara, dan masyarakat sipil.

Merek, Kualitas dan Label Halal: Strategi Baru Bangkitkan Minat Beli Generasi Muda

2025-11-11T04:15:26+00:00

Policy brief ini membahas pentingnya meningkatkan kesadaran dan keputusan pembelian produk halal di kalangan mahasiswa Muslim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sementara citra merek dan kualitas produk halal memiliki pengaruh positif yang kuat. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa cenderung lebih memperhatikan faktor merek dan kualitas daripada label halal, yang berpotensi mengabaikan aspek kehalalan produk. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan regulasi yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap produk halal, serta mendorong industri untuk memperkuat citra merek dan kualitas produk halal. Kebijakan yang tepat dapat mendukung terciptanya ekosistem halal yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan konsumen Muslim